PVRI Nilai KTT G20 Perwujudan Pemerintah Anti-demokrasi

Berita19 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai kebijakan pembatasan aktivitas publik yang dicanangkan pemerintah menjelang perhelatan KTT G20 merupakan kegagalan dalam mewujudkan demokrasi. Hal itu disampaikan Public Virtue Research Institute pada Senin, 14 November 2022.

“Pemerintah seharusnya membuka berbagai media bagi penyaluran aspirasi dan suara warga negara seharusnya dihormati dan dilindungi,” dalam keterangan Public Virtue Research Institute Selasa 15 November 2022.

Mereka menyebut berbagai bentuk pembatasan aktivitas seperti, pengusiran tim pesepeda Greenpeace, ancaman rektor untuk membubarkan diskusi universitasnya sendiri, dan pembubaran paksa acara internal Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang disertai upaya penggeledahan gawai.

Tak hanya membatasi dan membatalkan beberapa aktivitas masyarakat sipil, mereka pun bersaksi mendapatkan perlakuan intimidasi dari pihak yang mengaku sebagai intel terhadap manager hotel tempat para aktivis menginap.

“Pihak yang mengaku intel tersebut, melalui manager hotel, meminta nomor telepon pribadi aktivis yang menginap di hotelnya,” tulis Public Virtue dalam keterangan resminya.

Dinilai sikap anti-kritik

Kebijakan itu, bagi organisasi masyarakat sipil disebut sebagai sikap anti-kritik pemerintah yang berdampak pada krisis multidimensi. Pasalnya, pemerintah juga tak memberikan ruang untuk menerima narasi masyarakat sipil di luar agenda resmi negara-negara G20.

Melalui keterangan resmi itu, mereka mendesak pemerintah agar isu demokrasi dapat dilihat sebagai permasalahan krusial bagi pemimpin negara anggota G20. Mereka menilai, tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam perhelatan G20, forum tersebut tak akan bermakna.

ALFITRIA NEFI PRATIWI

Baca: Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Pembatasan Berekspresi Selama KTT G20


source

Komentar